Misi

Sinergi Sakti antara Pemerintah Kota Blitar, swasta, dan lintas elemen kepemudaan dan keMasyarakat Kota Blitar berlandaskan Collaborative Governance

[Daya Sakti bersinergis] ini untuk Menciptakan suasana kondusif bagi pembangunan memerlukan sinergi dan kolaborasi antar aktor sosial yang ada. Aktor sosial yang dimaksud di sini adalah Pemerintah Kota Blitar, swasta, Masyarakat Kota Blitar, hingga pemuda yang masingmasing mempunyai fungsi dan perannya masingmasing. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih optimal diperlukan kerja sama seluruh aktor sosial. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar sebagai representatif dari perwakilan rakyat Kota Blitar sudah seharusnya menjalin sinergi untuk dapat menjaring aspirasi. Adanya sinergitas tersebut dapat mengupayakan kebijakan yang diformulasikan nantinya sesuai dengan kebutuhan tiaptiap aktor sosial yang ada.

Collaborative Governance sebagai sebuah strategi dalam tata kelola Pemerintah Kota Blitar yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di ofrum yang sama untuk membuat konsensus bersama. collaborative governance sebagai sebuah aransemen tata kelola Pemerintah Kota Blitar yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor nonPemerintah Kota Blitar dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolekktif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program asset publik. Dalam definisi tersebut menekankan pada enam kriteria. 

1. Forum tersebut diinisiasi oleh institusi publik.

2. Partisipan dalam forum tersebut harus mencakup aktor nonPemerintah Kota Blitar (dalam hal ini DPRD sebagai lembaga legislatif haruslah menjalin kerjasama dengan swasta, Masyarakat Kota Blitar, dan pemuda).

3. Ketiga, partisipan harus terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak sekedar “berkonsultasi” dengan pihak Pemerintah Kota Blitar. Keempat, forum harus terorganisasi secara formal dan nada pertemuan secara rutin. Kelima, kebijakan yang diambil harus berdasarkan konsensus, dan keenam, kolaborasi berfokus pada kebijakan publik dan manajemen publik. 

Daftar Misi

MISI 01

SINERGIS SAKTI

MISI 02

Aspiratif Sakti

MISI 03

Konstruktif Sakti

MISI 04

Transparansi Sakti

MISI 05

Integrasi Sakti