Misi

[Daya Sakti berintergrasi]

Secara umum dapat didefinisikan bahwa pada dasarnya egovernment adalah penerapan produkproduk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan untuk mendukung administrasi Pemerintah Kota Blitar:

“Broadly defined, egov includes the use of all information and communications technologies from fax machines to wireless palm pilots to facilitate the daily administration of government.”

E-Governnance adalah layanan Information and Communication Technologies (ICT) yang dimiliki dan dioperasikan oleh Pemerintah Kota Blitar, untuk meningkatkan hubungan antara warga, swasta dan Pemerintah Kota Blitar.Tuntutan perkembangan TIK berimbas kepada meningkatnya layanan Pemerintah Kota Blitar kepada warganya. EGovernment sendiri memiliki 4 hubungan dasar yaitu Government to Citizen, government to Business, Government to Government, dan Government to Employee. Menurut Faizah dan Sensuse (2009) ada empat faktor kunci keberhasilan eGovernment di empat Kabupaten/Kota di Indonesia.

Pertama, Kebijakan dimana visi dan misi sudah terdokumentasi dengan baik, dituangkan dalam suatu dokumen berupa perancangan TIK (masterplan) atau melekat pada tupoksi organisasi yang menangani TIK yang juga tertuang dalam PERDA. Selanjutnya visi dan misi telah menjadi acuan dalam membuat kebijakan pembuatan produk hukum termasuk pembuatan Rencana Strategis (Renstra) sehingga terjadi keselarasan dimana kebijakan maupun Renstra ditempatkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi. Kedua, Kelembagaan dimana Keberadaan unit pengelola TI mempunyai wewenang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena pemimpin memiliki political will terhadap pembangunan dan pengembangan Egovernment. Kewenangan diperlukan mengingat tugas unit pengelola TIK berkaitan dengan unit kerja yang lain seperti pembangunan infrastuktur, pemeliharaan infrastruktur, sharing informasi dan data, dan sebagainya. Adanya kewenangan yang cukup tinggi membuat fungsi koordinasi bisa dijalankan dengan baik. Ketiga, Kepemimpinan yang melekat pada mereka yang bertugas sebagai pemimpin. Faktor kepemimpinan melihat sejauh mana andil pimpinan terkait dengan pengembangan egovernment. Keempat, aplikasi dimana pengembangan egovernment lingkupnya mencakup skala nasional, maka diperlukan kerangka komuniksi antar sistem egovernment untuk saling berhubungan dan saling bekerjasama (GIF – Government Interoperability Framework).

Partisipasi Publik,Mendorong partisipasi aktif Masyarakat Kota Blitar dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan pembangunan kota. Mendorng Menyediakan ruang untuk umpan balik Masyarakat Kota Blitar dan dialog terbuka antara pemerintah dan warganya.

Transparansi dan Akuntabilitas, Mendorong dan Menjamin transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan pemerintah. Memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap kebijakan, program, dan pengeluaran.

Efisiensi dan Inovasi Mendorong pemerintah untuk Menerapkan praktik manajemen yang efisien dan inovatif untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat Kota Blitar.

Keseimbangan Ekonomi dan Sosial yaitu memprioritaskan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, memperhatikan kesejahteraan sosial dan kesetaraan.Menyeimbangkan pembangunan antara sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Otonomi Daerah yaitu memberikan otonomi yang cukup kepada pemerintah kota dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan lokal. Meningkatkan kapasitas pemerintah Kota Blitar dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pemberdayaan Pemuda dan Masyarakat Kota Blitar yaitu mendorong pemberdayaan pemuda dan Masyarakat Kota Blitar melalui programprogram pendidikan, pelatihan, dan kesempatan partisipasi dalam pembangunan kota.

Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan yaitu memastikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap kebijakan pembangunan kota. Melibatkan Masyarakat Kota Blitar dalam pelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam.

Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar yaitu mendorong serta Menjamin akses Masyarakat Kota Blitar terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Memperhatikan faktorfaktor sosial yang memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar.

[Daya Sakti untuk EGovernance] mendorong untuk peralihan ke EGovernance atau pemerintahan berbasis elektronik di Kota Blitar memiliki sejumlah manfaat yang signifikan.

Efisiensi Operasional, EGovernance memungkinkan proses administrasi dan pelayanan publik menjadi lebih efisien. Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi birokrasi, mempercepat alur kerja, dan menghemat waktu serta sumber daya.

Peningkatan Aksesibilitas,Layanan publik yang dapat diakses secara online meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Warga tidak perlu datang ke kantor pemerintah secara fisik, tetapi dapat mengakses layanan melalui platform elektronik dari mana saja dan kapan saja.

Peningkatan Transparansi,EGovernance meningkatkan tingkat transparansi dengan memungkinkan akses lebih besar terhadap informasi pemerintah. Data dan kebijakan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Partisipasi Masyarakat yang Lebih Aktif, Dengan adopsi EGovernance, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Forum online, jajak pendapat, dan mekanisme partisipatif lainnya dapat memungkinkan warga menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan.

Pelayanan Publik yang Lebih Baik,Mendorong Layanan publik yang diintegrasikan secara digital dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi warga. Pendaftaran online, pembayaran pajak elektronik, dan layanan lainnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.

Peningkatan Kualitas Layanan Publik, dengan memanfaatkan teknologi informasi, Pemerintah Kota Blitar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang disediakan. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang akurat, proses pelayanan yang cepat, dan solusi yang efektif untuk kebutuhan masyarakat.

Dengan mengadopsi EGovernance, Pemerintah Kota Blitar dapat mencapai modernisasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberikan dampak positif bagi partisipasi masyarakat dan pembangunan kota secara keseluruhan. Namun, perlu diingat bahwa kesuksesan implementasi EGovernance memerlukan perencanaan yang baik, pelibatan masyarakat, dan manajemen risiko yang efektif.